Guru Honorer Minta Kejelasan Status

Sedikitnya 200 perwakilan anggota Himpunan Guru Honorer (HGH) mendatangi Gd DPRD Kab Tasikmalaya untuk meminta kejelasan mengenai statusnya selama ini. Pasalnya, pada saat mengajar di sekolah-sekolah baik Depag ataupun Disdik pada kenyataannya status mereka hanya diakui sampai sekolah tempatnya mengajar saja termasuk gaji seadanya yang mereka terima.

Kedatangan mereka langsung diterima Komisi I DPRD yang juga mendatangkan Kabag TU Disdik serta Bagian BKPLD Kab Tasikmalaya yang langsung melaksanakan dialog di ruang rapat paripurna. Meski belum dicapai kesepahaman dan keputusan mengenai nasibnya namun para guru honorer mengaku cukup puas telah mengeluarkan unek-uneknya.

Ketua HGH Kab Tasikmalaya Ratna Komala mengatakan, kedatangannya yang mewakili sekitar 4.999 guru honorer yang ada dilingkungan Depag dan Disdik meminta agar Pemkab Tasikmalaya memberikan kejelasan semacam SK kepada para guru honorer serta mendapatkan gaji dari APBD. “Padahal kalau dilapangan keberadaan kami sangat dibutuhkan, tetapi untuk sebatas pengakuan atau legitimasi saja dari pemerintah sama sekali tidak ada. Dengan adanya legalitas, tentunya jenjang karir kedepan bagi kami semakin cerah,” paparnya, kemarin.

Kepala BKPLD Kab Tasikmalaya Kundang Sodikin mengaku sepakat dengan keinginan para guru honorer untuk memperoleh legalitas dari pemerintah daerah serta memberikan honor dari APBD. “Namun tentunya besarnya tidak akan bisa maksimal, karena tergantung anggaran yang ada. Saya pikir usulan itu sangat bagus sebagai bentuk penghargaan dari kita tentunya, mudah-mudahan rencana tersebut akan bisa dimasukkan pada tahun anggaran 2008 mendatang,” kata Kundang.

Sementara itu, Kabag TU Disdik Kab Tasikmalaya Moh Zein menyebutkan, tenaga pengajar saat ini memang masih sangat kekurangan dengan perbandingan ideal nasional yaitu satu guru berbagding 20 siswa dan yang terjadi di Kab Tasikmalaya satu guru berbanding 40 siswa. “Malahan kalau dilihat peluang mereka untuk menjadi PNS itu cukup besar serta kenapa tidak kalau misalkan memang gaji mereka dianggarkan dalam APBD, yang tentunya setelah ada legalitas dari Bupati,” jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD Kab Tasikmalaya Dedeh T Widarsih menyebutkan, apabila dihitung dengan perbandingan jumlah tenaga honorer yang ada dibutuhkan dana sebesar Rp3 miliar untuk alokasi gaji dalam APBD. “Kita jelas sangat mendukungnya, hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah mau tidaknya pihak eksekutif merealisasikannya,” ujar Dedeh.

Usai berdialog yang berlangsung kurang lebih 1,5 jam lamanya ratusan guru honorer tersebut kemudian membubarkan diri dan kembali ke sekolah tempatnya mengajar masing-masing. Mereka berjanji akan mendatangi lagi DPRD Kab Tasikmalaya dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan dan janji yang telah diucapkan dalam dialog tersebut tidak terealisasi.