Guru Honorer Minta Kejelasan Status

Sedikitnya 200 perwakilan anggota Himpunan Guru Honorer (HGH) mendatangi Gd DPRD Kab Tasikmalaya untuk meminta kejelasan mengenai statusnya selama ini. Pasalnya, pada saat mengajar di sekolah-sekolah baik Depag ataupun Disdik pada kenyataannya status mereka hanya diakui sampai sekolah tempatnya mengajar saja termasuk gaji seadanya yang mereka terima.

Kedatangan mereka langsung diterima Komisi I DPRD yang juga mendatangkan Kabag TU Disdik serta Bagian BKPLD Kab Tasikmalaya yang langsung melaksanakan dialog di ruang rapat paripurna. Meski belum dicapai kesepahaman dan keputusan mengenai nasibnya namun para guru honorer mengaku cukup puas telah mengeluarkan unek-uneknya.

Ketua HGH Kab Tasikmalaya Ratna Komala mengatakan, kedatangannya yang mewakili sekitar 4.999 guru honorer yang ada dilingkungan Depag dan Disdik meminta agar Pemkab Tasikmalaya memberikan kejelasan semacam SK kepada para guru honorer serta mendapatkan gaji dari APBD. “Padahal kalau dilapangan keberadaan kami sangat dibutuhkan, tetapi untuk sebatas pengakuan atau legitimasi saja dari pemerintah sama sekali tidak ada. Dengan adanya legalitas, tentunya jenjang karir kedepan bagi kami semakin cerah,” paparnya, kemarin.

Kepala BKPLD Kab Tasikmalaya Kundang Sodikin mengaku sepakat dengan keinginan para guru honorer untuk memperoleh legalitas dari pemerintah daerah serta memberikan honor dari APBD. “Namun tentunya besarnya tidak akan bisa maksimal, karena tergantung anggaran yang ada. Saya pikir usulan itu sangat bagus sebagai bentuk penghargaan dari kita tentunya, mudah-mudahan rencana tersebut akan bisa dimasukkan pada tahun anggaran 2008 mendatang,” kata Kundang.

Sementara itu, Kabag TU Disdik Kab Tasikmalaya Moh Zein menyebutkan, tenaga pengajar saat ini memang masih sangat kekurangan dengan perbandingan ideal nasional yaitu satu guru berbagding 20 siswa dan yang terjadi di Kab Tasikmalaya satu guru berbanding 40 siswa. “Malahan kalau dilihat peluang mereka untuk menjadi PNS itu cukup besar serta kenapa tidak kalau misalkan memang gaji mereka dianggarkan dalam APBD, yang tentunya setelah ada legalitas dari Bupati,” jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD Kab Tasikmalaya Dedeh T Widarsih menyebutkan, apabila dihitung dengan perbandingan jumlah tenaga honorer yang ada dibutuhkan dana sebesar Rp3 miliar untuk alokasi gaji dalam APBD. “Kita jelas sangat mendukungnya, hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah mau tidaknya pihak eksekutif merealisasikannya,” ujar Dedeh.

Usai berdialog yang berlangsung kurang lebih 1,5 jam lamanya ratusan guru honorer tersebut kemudian membubarkan diri dan kembali ke sekolah tempatnya mengajar masing-masing. Mereka berjanji akan mendatangi lagi DPRD Kab Tasikmalaya dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan dan janji yang telah diucapkan dalam dialog tersebut tidak terealisasi.

Pengangkatan Guru Honorer Selesai Tahun Ini

Banjarmasin (ANTARA News) - Pemerintah akan berupaya menyelesaikan pengangkatan guru honorer di seluruh Indonesia pada tahun ini.

Hal itu diutarakan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), HM Taufik Effendi, saat peluncuran buku berjudul "Apa dan Siapa dari Bumi Murakata" Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Sabtu.

Namun ketika itu Menpan yang juga urang Banjar, Kalsel, kelahiran "kota apam" Barabai, ibukota Hulu Sungai Tengah (165 Km utara Banjarmasin) tersebut tak menyebut jumlah guru honor dimaksud, kecuali mengungkapkan, pegawai honorer se Indonesia tercatat 920.000 orang.

Ia mengaku, rencana pengangkatan seluruh pegawai honor, termasuk tenaga guru pekerjaan mudah, walau sudah mendapat persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena masih harus berjuang.

Perjuangan dimaksud terutama memberikan penjelasan alasan atau argumentasi terhadap sesama menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), seperti Menteri Keuangan terkait penyediaan dana untuk penggajian dan Menteri Negara Perencanaan Nasional, tapi semua akhirnya sepakat.

Ia menjelaskan, tekad menuntaskan pengangkatan pegawai honor merupakan inspirasi, bahwa manusia yang baik itu berguna bagi sesamanya, yang implementasinya seorang pemimpin harus memperhatikan dan meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakatnya termasuk para pegawai.

"Oleh sebab itulah, walau sebelumnya belum masuk perencanaan, saya mencoba melakukan penyimpangan (discross). Kita memang harus berani melakukan discroos, tapi penyimpangan tersebut yang baik," tandas menteri yang urang Banjar itu.

Mengenai buku "Apa dan Siapa dari Bumi Murakata" yang prakarsa penerbitannya Himpunan Kerukunan Keluarga Besar Murataka Kalsel, yang memuat riwayat kehidupan dan perjuangan sejumlah tokoh masyarakat Hulu Sungai Tengah, Menteri Taufik menyambut positif atas karya tersebut.

Keberadaan buku tersebut diharapkan menambah bahan bacaan bagi generasi kini dan mendatang, sekaligus memetik keteladanan dalam upaya membangun banua ke depan.

"Karenanya ke depan Himpunan Kerukunan Keluarga Besar Murakat Kalsel diharapan dapat meningkatkan karya-karya yang lebih bermanfaat bagi generasinya, seperti mendidikan lembaga pendidikan Murakata," kata Taufik Effendi.

Sebelumnya, Bupati HST, H.Saiful Rasyid menyatakan terimakasih serta aprisiatif terhadap terobosan pemikiran dan karya Menpan atau KIB di bawah kepemimpinan nasional Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti menyelamatkan pegawai honor untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Coba bayangkan berapa ribu pegawai honor yang nyaris terancam kedudukan, karena tak mungkin diangkat menjadi PNS disebabkan faktor usia, tapi dengan terobosan Menpan - KIB, mereka itu bisa selamat dan mengecap sebagai PNS," ucap orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah itu.

Sebagai contoh, di Hulu Sungai Tengah ada seorang guru bernama Nadjiah yang menghonor selama 17 tahun dengan imbalan cuma Rp350 ribu/bulan dari sebelumnya Rp200 ribu/bulan, nyaris tak bisa diangkat jadi PNS karena usianya lebih satu tahun dari ketentuan semula yaitu batas usia maksimum tenaga honor untuk pengangkatan hanya 35 tahun.

"Tapi dengan terobosan aturan pembatasan usia maksimum bagi tenaga honor untuk bisa diangkat menjadi PNS tersebut, Nadjiah (36) bersama sejumlah pengawai honor lain terselamatkan," demikian Saiful Rasyid.

Pada kesempatan tersebut, seorang guru honor yang nyaris tak jadi PNS itu secara pribadi berkenan memberikan cendera mata kepada Menpan Taufik, sebagai tanda terima kasih serta kelengkapan rasa syukur kepada Allah SWT.

Usai menerima tanda kenang-kenangan dari ibu setengah baya itupun mata menteri yang menangani urusan kepegawaian itu terlihat berkaca-kaca seakan mau meneteskan air mata sebagai tanda haru.

Ketua Himpunan Kerukunan Keluarga Besar Murakata Kalsel, H.A. Makkie BA menjelaskan, buku yang mereka buat dan luncurkan itu hanya memuat sebagian dari tokoh asal Hulu Sungai Tengah, masih banyak lagi yang belum termuat karena ketidaklengkapan data.

Buku "Apa dan Siapa dari Bumi Murakata" yang diluncurkan itu baru memuat 165 orang, dan tercatata masih 223 belum termuat yang diharapkan bisa masuk dalam penerbitan jilid II nanti. "Insya Allah, kalau ada dana serta kelengkapan datanya," demikian Makkie.

Gambar pada kulit depan buku yang diluncurkan itu terdiri almarhum Drs.H.Sa`dilah Mursyid (Mantan Mensesneg), H.M. Taufik Effendi, serta Gubernur Kalsel sekarang, H.Rudy Ariffin dan dua mantan Gubernur provinsi tersebut masing-masing H.Syarkawi dan H.Aberani Sulaiman.(*)